PALEMBANG — Ratusan senjata api rakitan yang beredar di Sumatera Selatan dalam setahun terakhir menunjukkan persoalan keamanan yang tak bisa dianggap remeh. Polda Sumsel mencatat, dari 41 pengungkapan kasus sepanjang 2025, total 302 pucuk senpi ilegal berhasil diamankan dari tangan masyarakat.
Kapolda Sumsel Irjen Pol. Sandi Nugroho menegaskan, setiap senjata ilegal yang beredar menyimpan potensi besar mengganggu stabilitas keamanan. "Di balik setiap senjata api ilegal yang beredar di masyarakat terdapat potensi besar terhadap gangguan keamanan dan keselamatan masyarakat," ujarnya di Palembang, Kamis (11/6/2026).
Berdasarkan pemetaan kepolisian, Kabupaten Musi Banyuasin dan jalur perbatasan Sumatera Selatan-Lampung diduga menjadi titik distribusi sekaligus pusat produksi senjata rakitan. Wilayah ini akan menjadi fokus utama pengawasan dan penindakan dalam Operasi Senpi Musi 2026.
Operasi ini tidak hanya memburu peredaran senjata ilegal. Polda Sumsel juga menyasar tindak pidana konvensional lain yang kerap meresahkan, seperti pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan aksi premanisme.
Kapolda menyebut pemberantasan senpi ilegal memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar urusan hukum. "Penanggulangan senjata api ilegal bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga bagian dari tugas kita sebagai penjaga kehidupan, perawat peradaban, dan penjaga kemanusiaan," kata Sandi Nugroho.
Untuk mendukung operasi, personel yang diterjunkan dibekali kemampuan teknis dan strategi penindakan yang profesional, terukur, humanis, serta bertanggung jawab. Kapolda menekankan kesiapan personel, integritas, dan sinergi antarunsur menjadi kunci keberhasilan di lapangan.
Polda Sumsel mengajak masyarakat ikut serta memberantas peredaran senjata ilegal. Setiap aktivitas mencurigakan bisa dilaporkan melalui Call Center Polri 110 yang gratis dan aktif selama 24 jam.
Dengan kolaborasi antara aparat dan warga, kepolisian berharap peredaran senpi ilegal di Sumatera Selatan bisa ditekan sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.