SUMATERA SELATAN — Sekitar 1.300 warga Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, menerima layanan kesehatan gratis akibat terdampak asap kebakaran hutan dan lahan. Bakti sosial itu digelar pemerintah daerah bersama tujuh perusahaan perkebunan, pertambangan, dan kehutanan di kawasan tersebut. Langkah ini menyoroti beban kesehatan warga di daerah rawan karhutla sekaligus keterbatasan penanganan yang hanya mengandalkan bantuan pascakebakaran.
Bupati Tanah Laut Rahmat Trianto menyebut asap karhutla sebagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat. Ia mengapresiasi keterlibatan perusahaan dalam meringankan dampak yang dirasakan warga.
"Yang kita hadapi saat ini adalah kebakaran hutan dan lahan yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat, khususnya akibat asap yang ditimbulkan," kata Rahmat, dikutip dari Antara.
Namun, Rahmat menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan setelah kebakaran terjadi. Pencegahan menuntut keterlibatan warga yang sehari-hari beraktivitas di kawasan rawan kebakaran.
CEO Sinar Mas wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, Suryanto Bun, mengatakan bakti sosial di Kintap berangkat dari kondisi masyarakat yang terdampak asap karhutla. Berbeda dengan kegiatan sebelumnya, Sinar Mas kali ini menggandeng enam perusahaan lain yang beroperasi di sekitar Kintap.
Tujuh perusahaan yang terlibat terdiri atas empat perusahaan perkebunan, yakni PT SMART Tbk, PT GMK, Sinar Alam Plantation, dan PT KJW. Dua perusahaan lain bergerak di bidang pertambangan, yakni PT WBP dan PT BIB, serta satu perusahaan hutan tanaman industri, PT HRB.
Suryanto menyebut respons perusahaan yang diajak bekerja sama cukup cepat. Kegiatan kesehatan itu diharapkan dapat dilaksanakan setiap tahun atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
"Jumlah pasien yang mencapai sekitar 1.300 orang menunjukkan antusiasme dan kebutuhan masyarakat yang sangat besar. Ini menjadi tantangan bagi kami untuk ke depan bisa berbuat lebih banyak lagi bagi masyarakat yang membutuhkan," kata Suryanto.
Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kalimantan Selatan Jimmy S. Kalianda menilai pemerintah dan perusahaan tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani karhutla. Perusahaan, menurut dia, sudah memiliki kewajiban menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran.
Persoalannya, potensi kebakaran juga terdapat di luar kawasan perusahaan, termasuk lahan yang belum ditanami atau belum tertangani.
"Yang lebih penting sebenarnya adalah membangun kebersamaan, kesadaran bersama dan komitmen bersama untuk menanggulangi masalah seperti ini," ujar Jimmy.
Jimmy mengusulkan agar pengguna dan penggarap lahan dilibatkan dalam kelompok masyarakat peduli api. Kelompok itu dapat membantu mendeteksi titik rawan dan mencegah kebakaran sejak dini, dengan dukungan peralatan dan fasilitas dari perusahaan serta pemerintah.
"Mereka lebih memahami kondisi di lapangan karena sudah terbiasa berada di wilayah tersebut. Mereka tahu bagaimana kondisi lahannya dan titik-titik mana yang rawan," katanya.
Ia berharap keterlibatan masyarakat dilakukan secara lebih terorganisasi. Media juga diajak membantu meningkatkan kesadaran warga terhadap bahaya karhutla dan pentingnya pencegahan.
Suryanto menargetkan Sinar Mas dapat menggandeng 100 mitra untuk kegiatan sosial serupa dalam lima tahun mendatang.
"Target Sinar Mas dalam lima tahun ke depan adalah bagaimana kami bisa menggandeng sebanyak 100 mitra dalam kegiatan sosial seperti ini," ujarnya.
Bagi warga Kintap, layanan kesehatan gratis itu menjadi bantuan langsung di tengah kabut asap yang mengganggu pernapasan dan aktivitas harian. Bagi perusahaan, kolaborasi lintas sektor ini menjadi ujian apakah penanganan karhutla bisa bergeser dari respons darurat ke pencegahan yang melibatkan masyarakat setempat.