OGAN ILIR — Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Dokumen itu diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, dalam satu agenda yang juga diikuti oleh kepala daerah dari Kota Palembang, Kabupaten OKI, Lahat, Banyuasin, dan OKU.
Ketua DPRD Ogan Ilir, Edwin Cahya Putra, mendampingi bupati dalam prosesi penerimaan tersebut. Turut hadir Sekretaris Daerah, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, kepala perangkat daerah terkait, serta Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Ogan Ilir.
LHP Jadi Bahan Introspeksi Pengelolaan Keuangan Daerah
Edwin Cahya Putra menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang selama ini telah mendampingi proses pembelajaran dan implementasi tata pemerintahan di daerah. “Selama ini BPK-RI dengan fungsi, tugas dan kewenangannya telah menemani proses pembelajaran dan implementasi tata pemerintahan menjadi lebih baik di Pemerintahan Daerah,” tuturnya.
Bupati Panca Wijaya Akbar menegaskan bahwa LHP yang diterima menjadi bahan introspeksi bagi seluruh jajaran Pemkab Ogan Ilir. “Pastinya dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan,” ungkapnya.
Rekomendasi BPK Akan Ditindaklanjuti
Panca memastikan bahwa seluruh rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK RI Perwakilan Sumsel akan segera ditindaklanjuti. Ia menekankan bahwa melalui penyerahan LHP ini, Pemkab Ogan Ilir diharapkan terus memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran ke depan.
Proses penyerahan LHP ini merupakan agenda rutin tahunan yang menjadi tolok ukur kepatuhan dan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar perbaikan sistem dan kebijakan fiskal di Kabupaten Ogan Ilir.
