PALEMBANG — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menilai pola penanganan karhutla di Sumatera Selatan perlu diubah. Kekuatan personel dan peralatan tidak lagi disebar merata, tetapi dikonsentrasikan pada wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi. Arahan itu disampaikan saat meninjau Posko Satgas Karhutla di Kantor Camat Kertapati, Palembang, Jumat (18/9/2026) pagi.
Dalam kunjungan tersebut, Menko Polkam didampingi Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, dan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni. Rombongan meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Jalan Trajumas, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati.
Dari Bagi Rata ke Konsentrasi Pasukan di Titik Rawan
Menko Polkam menyebut pola penanganan karhutla harus bergeser dari sekadar membagi kekuatan menjadi strategi menghadapi pertempuran. Setiap sumber daya yang tersedia dinilai perlu digunakan secara efektif untuk mempercepat pemadaman.
"Jangan punya kekuatan besar itu dipukul rata, dibagikan. Kita lihat di mana kemungkinan akan muncul dan di mana yang harus mengadakan yang besar. Kekuatannya harus ditempatkan di situ," ujarnya.
Ia mengibaratkan penanganan karhutla sebagai pertempuran melawan api. Konsentrasi pasukan dan penghematan tenaga menjadi penting agar personel di lapangan bekerja optimal dan tidak kelelahan tanpa hasil sebanding.
"Gunakan prinsip-prinsip pertempuran yang kita pahami. Ini sedang perang kita, karena itu segera berubah. Kalau mindset kita berubah, jangan masih seperti bagi-bagi saja, pasukan tersebar di mana-mana," tegasnya.
Luas Area yang Dipadamkan Harus Lebih Besar dari Titik Api Baru
Menko Polkam meminta kekuatan pemadaman diarahkan untuk memastikan luas area yang berhasil dipadamkan lebih besar dibandingkan luasan api baru yang muncul. Potensi kemunculan titik api baru juga perlu dipetakan dan dihitung agar langkah pencegahan dilakukan lebih awal.
"Kalau api yang timbul dibandingkan dengan apa yang sudah kita padamkan, kita harus lebih besar memadamkannya dibandingkan yang timbul. Itu pun masih bisa dikendalikan. Kita bisa menghitung di mana kemungkinan api akan muncul lagi," katanya.
Peralatan Tidak Boleh Hanya Dipajang Saat Apel Kesiapsiagaan
Selain strategi pengerahan personel, Menko Polkam menekankan seluruh peralatan yang telah disiapkan harus benar-benar digunakan dalam operasi. Peralatan tidak boleh hanya disiapkan untuk keperluan seremonial atau ditampilkan saat apel kesiapsiagaan.
"Barang-barang yang bersih itu pada saat gelar kesiapan, sekarang tidak boleh ada barang yang masih bersih, tidak pernah berlumpur, tidak pernah kena air. Tidak perlu digunakan untuk sekadar dipamerkan," ujarnya.
Keberhasilan personel memadamkan api dengan cepat disebutnya sebagai kebanggaan bersama. Para pemimpin, lanjut dia, bertanggung jawab memberikan dukungan penuh kepada petugas yang bekerja di lapangan.
"Alangkah bahagianya para petugas di lapangan mampu memadamkan api dengan cepat. Itu kebanggaan. Tugas kita sebagai pemimpin adalah memberikan kebanggaan kepada mereka," katanya.
Penegakan Hukum: Jangan Pakai Istilah Kelalaian untuk Kebakaran Berulang
Menko Polkam juga menyoroti penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Ia meminta proses hukum terhadap para tersangka dilakukan tegas dan tidak berlarut-larut. Pelanggaran yang menyebabkan kebakaran harus ditindak sesuai ketentuan hukum, termasuk bila terjadi di wilayah korporasi.
"Jangan lagi istilah kebakarannya karena kelalaian. Jangan gunakan kata-kata kelalaian terjadi kebakaran ini. Apalagi yang berulang-ulang di tempat itu terus kelalaian. Tidak ada kelalaian, pelanggaran yang ada di situ. Segera ditertibkan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum ini," ujarnya.
Ia menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia atas upaya seluruh pihak dalam penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Menurutnya, Presiden memberikan perhatian terhadap upaya bersama memenangkan pertempuran melawan karhutla.
Titik Api Muncul di Palembang dan Banyuasin, Gubernur Fokus Pencegahan
Gubernur Sumsel Herman Deru menyatakan Pemerintah Provinsi Sumsel memberikan perhatian khusus terhadap penanganan karhutla, terutama di tengah kondisi kemarau panjang dan fenomena El Niño.
"Semua pihak harus fokus pada pencegahan, pemadaman, dan rehabilitasi," kata Herman Deru.
Ia menjelaskan, dalam beberapa waktu terakhir terdapat kebakaran di sejumlah wilayah yang sebelumnya relatif jarang mengalami karhutla, termasuk wilayah Kota Palembang dan Banyuasin. Kondisi itu menjadi perhatian karena Banyuasin memiliki cukup banyak kawasan gambut yang selama ini dikelola untuk persawahan.
Kemunculan titik api, menurutnya, dapat dipengaruhi sejumlah faktor, baik aktivitas manusia, kondisi alam, maupun angin. Karena itu, penanganannya membutuhkan keterlibatan seluruh unsur secara terpadu.
