PALEMBANG — Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menilai penanganan karhutla di Sumatera Selatan perlu diarahkan ke titik-titik dengan ancaman kebakaran paling tinggi. Personel dan sumber daya tidak boleh disebar rata karena justru membuat tenaga terkuras tanpa hasil sepadan.
Djamari menyampaikan hal itu saat meninjau penanganan karhutla di Sumatera Selatan, Jumat, 18 September 2026, berdasarkan siaran pers Kemenko Polkam yang diterima RRI.
Pimpinan Lapangan Diminta Tentukan Wilayah Prioritas
Menurut Djamari, pimpinan di lapangan harus mampu menentukan wilayah prioritas agar kekuatan yang tersedia digunakan secara optimal. Ia meminta penanganan karhutla tidak dilakukan secara rutin dan konvensional.
Setiap kendala di lapangan, katanya, harus dihadapi dengan keputusan yang cepat dan tepat.
"Gunakan cara berpikir kita seperti di medan pertempuran," ujarnya.
"Kita bertempur dengan api sekarang. Jadi jangan sampai pasukan kita sudah lelah, namun hasilnya tidak sesuai dengan tenaga yang kita keluarkan."
50 Tersangka Karhutla Diminta Segera Diproses
Dalam penegakan hukum, Djamari meminta Kepolisian segera memproses 50 tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus karhutla. Ia menekankan agar proses hukum tidak berlarut-larut.
"Jangan berlama-lama. Segera," katanya.
Djamari juga menegaskan aparat tidak boleh berhenti pada alasan kelalaian apabila kebakaran terjadi berulang di lokasi yang sama. Menurut dia, proses hukum harus dilakukan sesuai ketentuan bila ditemukan unsur pelanggaran, termasuk terhadap korporasi yang terbukti melanggar.
"Tidak ada kelalaian, yang ada adalah pelanggaran," ujarnya.
Pencegahan Harus Berjalan Sepanjang Tahun
Djamari menekankan pencegahan karhutla tidak boleh hanya dilakukan saat ancaman kebakaran meningkat. Perencanaan dan anggaran pencegahan yang memadai dinilai dapat mengurangi beban ketika kebakaran meluas.
"Upaya pencegahan sangat penting dibandingkan dengan upaya penanggulangan. Tidak bisa pada saat penanggulangan saja kita tampil," katanya.
Ia menyebut sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Titik Panas di Sumsel Menunjukkan Tren Turun
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penanganan karhutla di Sumatera Selatan menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya ditandai dengan tren penurunan titik panas.
"Manajemen kita, mengalokasikan orang dan pasukan dengan lebih tepat, sehingga kita padamkan yang memang sudah terbakar sekaligus mengantisipasi agar tidak terbakar," kata Raja Juli.
Peninjauan turut dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta sejumlah pejabat TNI, Polri, pemerintah daerah, dan unsur Forkopimda.
