PALEMBANG — Pelantikan BPW KKSS Sumsel Periode 2026–2031 berlangsung khidmat dan dihadiri tokoh masyarakat Sulawesi Selatan di Sumsel serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dalam sambutannya, Herman Deru menyoroti rekam jejak hubungan antara warga Sumsel dan komunitas Sulawesi Selatan yang dinilainya jauh dari gesekan.
Menurut Gubernur, kondisi itu jadi modal penting bagi organisasi kedaerahan untuk berperan lebih besar di tengah masyarakat majemuk. Sumsel sendiri dihuni warga dari berbagai latar suku dan daerah asal.
Zero Conflict Jadi Alasan KKSS Diminta Jadi Perekat
Herman Deru menyebut Sumsel sebagai daerah zero conflict yang mengedepankan kerukunan dan keharmonisan masyarakat. Karena itu, ia menitipkan peran strategis kepada KKSS untuk merawat kondisi tersebut.
"Ada 73 asal daerah (suku) yang berdomisili di Sumsel. Maka, saya minta KKSS bisa menjadi perekatnya," katanya.
Ia juga menyinggung kedekatan Pemprov Sumsel dengan Ikatan Wanita Sulawesi Selatan (IWSS) dan KKSS yang dinilai sudah terjalin baik selama ini.
"Antara orang Sumsel dan KKSS belum pernah terjadi konflik. Jadi, KKSS ini benar-benar di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung," ujar Herman Deru.
Pesan agar Identitas Sulawesi Tak Luntur di Perantauan
Meski hidup rukun di tanah rantau, Gubernur berpesan agar masyarakat Sulawesi Selatan di Sumsel tidak kehilangan jati diri. Identitas kedaerahan dinilainya tetap perlu dipegang, termasuk oleh generasi yang lahir dan besar di Palembang.
"Jangan sampai hilang identitas. Banggalah menjadi orang Sulawesi," tegasnya.
Pesan senada datang dari Kepala Badan Karantina Indonesia yang juga Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) KKSS, Abdul Kadir Karding. Ia bersyukur bisa menghadiri pelantikan pengurus wilayah Sumsel.
"Semoga kepengurusan yang baru dilantik ini bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya," ujarnya.
Dua Agenda Prioritas Pengurus Baru
Karding menilai KKSS bukan sekadar tempat berkumpul warga Sulawesi Selatan di perantauan. Organisasi ini, katanya, juga jadi wadah membangun jejaring dan menjaga tradisi meski jauh dari kampung halaman.
"Organisasi ini selain sebagai sarana berkumpul juga untuk membangun jejaring di tanah perantauan, kemudian agar bisa menjaga tradisi meski di tanah perantauan," katanya.
Ia membeberkan dua agenda yang harus dijabarkan pengurus di daerah. Pertama, membangun organisasi yang tertib dan kuat sebagai modal jejaring, dengan harapan ke depan memiliki satu database.
"Yang pertama membangun organisasi yang tertib dan kuat. Ini adalah potensi besar dalam membangun jejaring. Harapan ke depan ingin punya satu database. Yang kedua, konsolidasi mulai tingkat pusat hingga ke ranting-rantingnya," tutupnya.
Konsolidasi dari pusat hingga ranting menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi kepengurusan baru, mengingat warga Sulawesi Selatan tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Sumsel.
