SUMATERA SELATAN — Spanduk berisi protes keras terhadap kinerja DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) terpasang di pagar gedung DPRD di Jalan HM Rafii, Kamis (30/7/2026). Tulisan bernada sindiran itu menyebut wakil rakyat "menghilang" saat masyarakat menghadapi krisis listrik dan kelangkaan BBM.
Foto spanduk berukuran sekitar 3 x 1 meter itu langsung menyebar luas di media sosial dan memicu beragam reaksi warganet. Banyak yang mempertanyakan langkah konkret DPRD dalam menyikapi dua persoalan yang tengah melanda warga Kobar.
DPRD Klaim Sudah Bergerak Sejak Pekan Lalu
Rudi Imam Gunawan membantah anggapan bahwa lembaganya pasif menghadapi persoalan tersebut. Menurutnya, fungsi pengawasan sudah dijalankan dengan mengundang manajemen PLN dalam pertemuan yang digelar di ruang Ketua DPRD pada Senin pekan ini.
"Kami sudah melakukan komunikasi dan mendengarkan secara langsung perihal kendala yang dihadapi PLN. Jadi bukan berarti DPRD tidak bekerja atau tidak peduli terhadap kondisi yang sedang dialami masyarakat," ujar Rudi.
Dalam pertemuan itu, pihak PLN memaparkan berbagai kendala teknis yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir di wilayah Kotawaringin Barat. Namun Rudi tidak merinci lebih jauh soal penyebab gangguan pasokan listrik tersebut.
RDP dengan Pertamina Dijadwalkan Awal Agustus
Untuk persoalan distribusi BBM, DPRD Kobar telah menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat dengan Pertamina pada Selasa, 4 Agustus 2026. Agenda ini merupakan bagian dari tugas pengawasan sekaligus upaya mencari solusi atas antrean panjang di sejumlah SPBU.
Rudi menegaskan langkah tersebut bukan sekadar formalitas. DPRD ingin mendengar langsung dari pihak terkait soal akar masalah kelangkaan BBM yang memicu keresahan warga.
Soal Kunjungan Kerja, Rudi: Saya Tidak Ikut
Menanggapi kritik bahwa anggota DPRD lebih sering melakukan kunjungan kerja dibanding menangani persoalan daerah, Rudi memberikan klarifikasi tegas. Kegiatan tersebut merupakan agenda resmi untuk mengkaji implementasi APBD setelah pembahasan KUA-PPAS selesai.
"Yang berangkat tidak semua, termasuk saya tidak ikut dan saat ini sedang berada di Kobar," tegasnya.
Ia memastikan dirinya tetap berada di lokasi untuk memantau langsung situasi di lapangan, termasuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kelistrikan dan BBM.
Langkah DPRD Kobar ini menjadi ujian nyata, apakah kritik publik melalui spanduk viral tersebut akan berujung pada solusi konkret atau sekadar respons administratif. Masyarakat tentu berharap hasil RDP dengan Pertamina pekan depan bisa mengurai kemacetan distribusi BBM yang selama ini menyulitkan aktivitas sehari-hari.
