PALEMBANG — Angka kemiskinan di Sumatera Selatan yang terus menunjukkan tren penurunan menjadi alasan utama daerah ini dipilih sebagai laboratorium kebijakan dalam negeri oleh LAN RI. Sebanyak 42 peserta PKN Tingkat I, termasuk 10 perwakilan pemda, mengikuti kegiatan benchmark kebijakan di Palembang, Jumat (24/7/2026).
Program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) menjadi salah satu contoh konkret yang dipaparkan Gubernur Herman Deru. Program ini dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengendalikan inflasi, dua variabel yang saling terkait dengan kemiskinan.
Gubernur: Data BPS Jadi Acuan, Tapi Ada Kendala Warga Tak Mau Dicoret Miskin
Menurut Herman Deru, kemiskinan memiliki dua dimensi yang perlu dipahami secara berbeda. Pertama, kemiskinan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Kedua, kemiskinan berdasarkan perasaan masyarakat.
"Nah, yang berdasarkan perasaan ini yang sulit," ujarnya di hadapan peserta PKN.
Ia mengakui bahwa tidak semua warga bersedia ketika statusnya tidak lagi masuk kategori penduduk miskin, meski data BPS menunjukkan perbaikan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam perumusan kebijakan yang tepat sasaran.
"Akurasi data sangat penting. Pemimpin daerah punya target capaian yang tidak mungkin dikerjakan sendiri. Maka dibutuhkan pejabat yang memiliki pengetahuan dan capacity building. Dibutuhkan seorang pemimpin yang mau turun ke lapangan," tegas Herman Deru.
LAN RI: Kemiskinan Bukan Soal Angka, Melainkan Multidimensi
Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN RI, Agus Sudrajat, menekankan bahwa pengentasan kemiskinan harus dipandang secara utuh. Masalah ini mencakup gizi, infrastruktur dasar, dan berbagai aspek lainnya yang saling terkait.
"Peserta PKN Tingkat I dituntut melihat persoalan tersebut secara utuh. Mereka akan menyusun policy brief untuk memilih satu persoalan strategis dan menemukan solusinya," katanya.
Agus menilai Sumsel menjadi ruang pembelajaran yang tepat karena komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung agenda nasional, termasuk percepatan penurunan stunting dan renovasi rumah tidak layak huni. "Praktik kolaborasi seperti renovasi rumah tidak layak huni di Sumsel ini penting untuk dipelajari peserta," tambahnya.
Peserta PKN Susun Policy Brief, Sumsel Jadi Inspirasi Daerah Lain
Ketua Kelas PKN Tingkat I Angkatan 67, Istiyadi Insani, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Herman Deru atas kesediaan Sumsel menjadi lokus penelitian kebijakan dalam negeri. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga pembelajaran langsung dari praktik baik di lapangan.
Melalui program ini, Sumsel diharapkan dapat menginspirasi lahirnya kebijakan strategis yang bisa diterapkan di berbagai daerah dalam mendukung pembangunan nasional. Fokus utama para peserta adalah merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan kondisi riil di masyarakat.
