JAKARTA — Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Cik Ujang bertemu langsung dengan Dirjen Perkeretaapian Allan Tandiono untuk membahas tiga proyek strategis di sektor perkeretaapian. Pertemuan itu digelar di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, dalam waktu dekat.
“Audiensi ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat, khususnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian, guna mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian di Sumatera Selatan,” ujar Cik Ujang dalam pernyataannya.
Prioritas Pertama: Flyover di Perlintasan Kereta Muara Enim
Agenda pertama yang dibahas adalah percepatan pembangunan flyover pada perlintasan sebidang kereta api di Kabupaten Muara Enim. Menurut Cik Ujang, proyek ini krusial untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan masyarakat, serta mendukung kelancaran angkutan logistik nasional—khususnya batu bara dan kereta penumpang.
Pemprov Sumsel bersama Pemkab Muara Enim, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Bukit Asam Tbk, dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumsel terus berkoordinasi menyelesaikan aspek teknis, pembiayaan, hingga percepatan pelaksanaan.
Penanganan Perlintasan Sebidang: Flyover, Underpass, dan Penutupan
Agenda kedua menyasar penanganan sejumlah perlintasan sebidang di berbagai wilayah Sumsel. Pemprov meminta dukungan Dirjen Perkeretaapian untuk melakukan pembangunan flyover, underpass, penutupan perlintasan yang tidak memenuhi ketentuan, serta peningkatan fasilitas keselamatan secara bertahap.
“Langkah ini sangat penting untuk menekan angka kecelakaan, meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat pengguna jalan,” tegas Cik Ujang.
Nasib Railbus Kertalaya: Harapan Revitalisasi atau Penggantian Armada
Agenda ketiga adalah keberlanjutan operasional Railbus Kertalaya—aset milik Pemprov Sumsel yang sebelumnya melayani transportasi mahasiswa Universitas Sriwijaya. Sejak 2019, railbus itu berhenti beroperasi karena memerlukan rehabilitasi menyeluruh agar memenuhi standar keselamatan perkeretaapian.
Pemprov Sumsel berharap mendapat dukungan dan arahan dari Dirjen Perkeretaapian dalam mencari solusi terbaik, baik melalui rehabilitasi sarana, pengadaan armada pengganti, maupun skema pendanaan yang sesuai dengan ketentuan berlaku.
Cik Ujang menegaskan, keberhasilan pembangunan sektor perkeretaapian hanya dapat terwujud melalui kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan. “Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap berbagai program strategis perkeretaapian mendapatkan dukungan penuh dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian sehingga mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperkuat daya saing ekonomi daerah, serta menghadirkan layanan transportasi kereta api yang aman, andal, dan berkelanjutan,” katanya.
Melalui audiensi ini, Pemprov Sumsel berharap lahir langkah konkret yang dapat segera ditindaklanjuti untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan sektor perkeretaapian di Sumatera Selatan sebagai penopang mobilitas masyarakat dan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
